Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.280,AS Gabung Eropa untuk Beri Jaminan Keamanan
JagoanBlog.comPerang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.280 pada Selasa (26/8/2025), memperpanjang perang sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
Dalam perkembangan politik, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington belum membicarakan secara rinci soal jaminan keamanan untuk Kyiv.
Ia menegaskan meski detailnya belum dibahas, Amerika Serikat pasti akan tetap terlibat.
Menurut Trump, Eropa akan lebih dulu memberikan jaminan keamanan yang besar kepada Ukraina, mengingat kedekatan wilayah mereka secara geografis.
“Kami belum tahu jaminan keamanan apa yang akan diberikan, karena kami bahkan belum membahas detailnya. Pertama, Eropa akan memberi mereka (Ukraina) jaminan keamanan yang signifikan, dan mereka seharusnya melakukannya karena letak teritorial mereka dekat, tetapi kami (maksud saya AS) akan terlibat,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada hari Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan bahwa jika suatu saat Rusia dan Ukraina berhasil mencapai kesepakatan damai, maka masalah keamanan tidak lagi menjadi persoalan, dan AS akan memastikan hal itu terjadi.
“...karena saya ingin orang-orang berhenti meninggal," tegasnya.
Selain itu, Trump juga menggambarkan perang Rusia-Ukraina sebagai “konflik pribadi”, namun ia percaya konflik tersebut masih mungkin dihentikan.
Perang Rusia-Ukraina yang pecah pada 2022 berakar dari ketegangan panjang antara kedua negara sejak bubarnya Uni Soviet pada Desember 1991.
Dalam pidato pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa tujuan invasi adalah untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina yang dianggap mengancam keamanan Rusia.
Ia juga menuduh adanya unsur “neo-Nazi” di pemerintahan Ukraina, serta mengklaim bahwa Moskow perlu melindungi etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk dari penindasan.
Selain itu, Kremlin menolak kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO atau menjadi basis pengaruh Barat, karena tidak menginginkan keberadaan militer aliansi tersebut tepat di perbatasan Rusia.
Donetsk Krisis Air, Rusia Janji Atasi Jika Berkuasa Penuh
Donetsk mengalami krisis air yang memaksa orang-orang mengantre di truk tangki.
Denis Pushilin, Kepala wilayah Donetsk yang sebagian dikuasai Rusia di Ukraina timur, mengatakan krisis air tersebut hanya dapat diatasi jika Rusia mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut dan sebuah kanal vital.
Kanal sepanjang 135 km tersebut dibangun pada tahun 1950-an, menghubungkan dua sungai yang bermula sekitar 19 kilometer di timur laut Sloviansk, yang dikuasai pasukan Ukraina, dan berakhir di dekat kota Donetsk di wilayah yang dikuasai pasukan Rusia.
Denis Pushilin menuduh Ukraina melakukan "blokade air", sementara pejabat Ukraina mengatakan sebagian kanal telah rusak akibat perang dan sebagian lainnya berada di wilayah garis depan.
Warga Ukraina berupaya mempermalukan Denis Pushilin dan menekan rezim Rusia yang menduduki Donetsk.
Mereka mengirim surat terbuka kepada Putin dan memintanya untuk campur tangan dalam apa yang mereka sebut bencana kemanusiaan dan ekologis.
Sementara itu, Denis Pushilin – yang ditanyai oleh Putin di TV tentang kekurangan air di Donetsk – mengatakan air keran hanya tersedia selama beberapa jam setiap tiga hari dan menggambarkan situasinya sebagai "sensitif".
Zelensky Bertemu dengan Utusan AS
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia dan utusan Amerika Serikat (AS), Keith Kellogg, telah mengadakan pertemuan yang baik pada hari Senin (25/8/2025).
Mereka membahas upaya menekan Rusia untuk mengadakan "perundingan nyata" guna mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
"Kami siap untuk berbicara dalam format yang disepakati dengan para pemimpin. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu kunci," ujar Zelensky.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan bahwa Marco Rubio dan menteri-menteri negara Eropa membahas upaya mengakhiri perang Ukraina.
"Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berbicara dengan rekan-rekannya dari Eropa pada hari Senin dan membahas upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina," ungkap Departemen Luar Negeri AS, lapor The Guardian.
Zelensky mengatakan akan ada pertemuan lanjutan antara tim Ukraina dan AS di akhir pekan.
Jerman Siap Bantu Ukraina Dapat Jaminan Keamanan
Jerman siap membantu Ukraina mendapatkan jaminan keamanan yang andal untuk memastikan perdamaian abadi setelah konflik dengan Rusia berakhir, menurut pernyataan Lars Klingbeil, Wakil Kanselir Jerman Friedrich Merz, saat berkunjung ke Kyiv pada hari Senin.
Jerman, pendukung militer terbesar Ukraina setelah AS, berencana untuk membelanjakan 9 miliar Euro untuk mendukung Kyiv tahun ini dan 2026.
Dalam pernyataannya, Klingbeil menegaskan dukungan Jerman terhadap Ukraina tidak akan goyah.
Ia menolak anggapan bahwa Moskow bisa berharap pada berkurangnya komitmen Berlin.
“Putin seharusnya tidak berilusi bahwa dukungan Jerman terhadap Ukraina akan hilang,” ujar Klingbeil, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Sosial Demokrat, mitra junior dalam pemerintahan koalisi konservatif Kanselir Friedrich Merz.
“Sebaliknya: kami tetap menjadi pendukung Ukraina terbesar kedua di dunia dan terbesar di Eropa. Ukraina dapat terus mengandalkan Jerman," tambahnya.
Selain itu, Klingbeil juga menyerukan agar Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam proses perdamaian.
Negara Eropa Prancis dan Inggris telah melontarkan gagasan untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina guna menegakkan perjanjian damai, namun Jerman tidak menyebutkan apakah negaranya akan melakukan hal yang sama.
Pertemuan "Ramstein" akan Digelar di London
Pertemuan ke-30 Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina dalam format “Ramstein” akan digelar di London pada 9 September 2025.
Hal ini diumumkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, meski agenda resmi pertemuan masih dalam tahap konsultasi dan belum dibuka ke publik.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Denys Shmyhal hanya menyebutkan bahwa pertemuan akan berlangsung pada bulan September tanpa menyebut tanggal pasti, namun ia menegaskan bahwa Inggris ikut terlibat dalam persiapan acara tersebut.
Pertemuan sebelumnya, yakni yang ke-29, telah berlangsung secara daring pada 21 Juli 2025 dengan Jerman dan Inggris sebagai ketua.
Dalam forum itu, Shmyhal menekankan bahwa Ukraina membutuhkan sekitar 6 miliar dolar AS untuk menutup kesenjangan produksi senjata pada 2025, termasuk untuk memperbanyak produksi drone dan sistem persenjataan lainnya, lapor Suspilne.
Zelensky Ingin Mengamankan Bantuan Keuangan dari Negara Eropa
Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Norwegia, Zelensky mengatakan Ukraina bertujuan mengamankan setidaknya 1 miliar dolar setiap bulan dari sekutu untuk membeli senjata AS.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah pengarahan bersama di Kyiv dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store.
Pemerintah Norwegia bertujuan untuk mempertahankan bantuannya kepada Ukraina sebesar 85 miliar kroner (8,4 miliar dolar) pada tahun 2026, tingkat yang sama seperti tahun ini, ungkap kantor PM Norwegia.
Presiden Polandia Menentang Tunjangan untuk Pengungsi Ukraina
Presiden Polandia, Karol Nawrocki, telah memveto undang-undang yang akan memperpanjang tunjangan yang diterima pengungsi Ukraina di Polandia.
"Hanya warga Ukraina yang bekerja yang seharusnya menerima tunjangan anak," ujarnya.
Perdana Menteri Polandis, Donald Tusk, mengkritik veto tersebut, sementara Menteri Tenaga Kerja Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mengatakan mereka tidak bisa menghukum pengungsi Ukraina yang kehilangan pekerjaan di negara asalnya.
“Kita tidak bisa menghukum orang karena kehilangan pekerjaan – terutama anak-anak yang tidak bersalah. Inilah ABC kesopanan manusia," katanya.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, sekitar satu juta pengungsi, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah menetap di Polandia.
Dampak Veto Undang-undang Polandia untuk Pengungsi Ukraina
Menteri Urusan Digital Polandia, Krzysztof Gawkowski, mengatakan dengan memveto undang-undang tersebut, Nawrocki juga membahayakan keberlanjutan pendanaan Polandia untuk internet satelit Starlink bagi Ukraina.
"Ini adalah akhir dari internet Starlink, yang disediakan Polandia untuk Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung," kata Krzysztof Gawkowski.
Seorang juru bicara Krzysztof Gawkowski mengatakan kepada Reuters bahwa pembayaran Starlink dapat dilanjutkan jika parlemen mengesahkan rancangan undang-undang presiden paling lambat akhir September.
(JagoanBlog.com/Yunita Rahmayanti)
Posting Komentar