Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Istana Janji Segera Evaluasi
JAKARTA, JagoanBlog.com- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait para wakil menteri (wamen) yang saat ini merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Hal itu disampaikan Prasetyo saat merespons pertanyaan mengenai status Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang masih menjabat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero).
Angga Raka juga baru saja dilantik sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah pada Rabu (17/9/2025) kemarin.
"Nanti akan kita lihat sejauh mana, secara tentu pertama, masalah peraturan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujar Prasetyo, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/9/2025).
"Contoh misalnya, Wamenkomdigi diberi tugas menjadi komisaris utama di PT Telkom. Nah sekarang, dengan beliau diminta menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya," jelasnya.
Menurut Pras, jika dilihat dari sisi fungsi sebagai Wamenkomdigi, maka jabatan sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah masih sejalan dengan komisaris perusahaan komunikasi. "Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya, saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi. Itu bagian dari menjalankan kedua fungsinya supaya lebih maksimal," tambahnya.
Sebagai informasi, sejumlah wamen di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN.
Terbaru, dua wakil menteri resmi ditunjuk menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Keduanya yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.
Namun, ada pula wamen yang juga sempat merangkap jabatan komisaris yang telah dicopot.
Salah satunya adalah Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel (mantan Wamen Ketenagakerjaan) yang terjerat kasus korupsi.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi melarang rangkap jabatan untuk para wakil menteri melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025.
Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusan menyebutkan, dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Atas hal tersebut, MK menilai perlu agar para wakil menteri dilarang merangkap jabatan agar fokus mengurus kementerian.
"Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian," kata Enny dalam sidang, Kamis (28/8/2025).
Daftar wamen rangkap komisaris BUMN
Berdasarkan data yang dihimpun JagoanBlog.com, berikut daftar terbaru wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN maupun anak usaha BUMN:
1. Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
2. Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
3. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
4. Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
5. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
7. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
8. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
9. Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
11. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
12. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
13. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
14. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
15. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah.
16. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
17. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
18. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
19. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
20. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana.
21. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
22. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler.
23. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
24. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler.
25. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
27. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia.
28. Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
29. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto - Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services.
30. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris PT PLN (Persero).
31. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej - Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.
Posting Komentar